A. Pendahuluan
Mendekati tahun 2015, perbincangan mengenai butir-butir Millennium Development Goals (MDGs) semakin hangat. Salah satu butir MDGs adalah mengenai kesetaraan gender yang diletakkan di poin urutan ke-3. Seperti yang masyarakat umum ketahui, permasalahan kesetaraan gender di dunia masih tinggi, terutama dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab, di mana pada umumnya memberatkan salah satu gender saja.
Makalah ini akan membahas tentang salah satu permasalahan kesetaraan gender yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu dalam hal penggunaan KB. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan dalam penggunaan KB yang seharusnya diikuti baik oleh pria maupun wanita. Pada umumnya, kesenjangan tersebut bisa kita lihat dari faktor akses, partisipasi, manfaat, dan pengambilan keputusan.
Dewasa ini, kondisi yang sangat terlihat mengenai minimalnya pengetahuan dan akses terhadap KB pada pria, yaitu: akses pria terhadap informasi dan pelayanan KB masih terbatas; peserta KB laki-laki masih sangat sedikit sekali; masih sangat sedikit pria yang mengetahui manfaat KB bagi diri dan keluarganya; dan masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan KB. Hal tersebut seperti menunjukkan bahwa pria seolah-olah pusat dalam pengambilan keputusan sedangkan mereka sendiri masih sangat sedikit dalam hal kontribusi pemakaian KB.
Pelaksanaan program KB dari zaman dahulu diarahkan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu. Oleh karena itu, ibu menjadi sasaran pokok program KB. Hal tersebut menyebabkan timbulnya anggapan bahwa tanggung jawab ber-KB adalah urusan perempuan saja. Selain itu, seringkali pria/suami merasa mampu untuk menghidupi anak banyak sehingga pria hanya akan menyuruh istrinya untuk menggunakan kontrasepsi apabila mereka tidak mampu lagi untuk hamil atau merawat bayi. Keputusan yang demikian benar-benar hanya dibebankan untuk perempuan sedangkan para pria sendiri tidak terlalu mengambil pusing mengenai adanya program KB untuk diri mereka sendiri.
Catatan BKKBN di tahun 2002 menunjukkan bahwa tingkat pemakaian kontrasepsi adalah 60,3%. Kontribusi pria terhadap angka itu hanya 1,3% yang terdiri dari kondom saja. Sedangkan di tahun 2011, jumlah akseptor KB di Indonesia telah meningkat menjadi 66,2%. Namun, peningkatan itu tidak diserati dengan peningkatan penggunaan KB pada pria. Hal ini ditunjukkan oleh data yang menunjukan jumlah akseptor kondom hanya sebesar 0,6% dan akseptor vasektomi sebesar 0,3%. Hal ini brarti bahwa dari total akseptor KB aktif di tahun 2011, pria yang menjadi akseptor KB hanya sebesar 0,9%.
Data lain menunjukkan bahwa dari total 6.799.819, akseptor KB pria di Indonesia baru sekitar 3,25%. Padahal, perkiraan permintaan masyarakat (PPM) nasional yang ditargetkan, partisipasi pria dalam ber-KB adalah sebesar 4,5% dari seluruh akseptor. Berbeda dengan perkembangan penggunaan KB pada pria, penggunaan KB pada wanita justru selalu megalami peningkatan. Hal ini terbukti dari jumlah pemakaian alat/cara ber-KB oleh wanita berstatus kawin yang mengalami peningkatan dari 50% pada tahun 1991 menjadi 61% pada tahun 2007. Sedangkan untuk jumlah akseptor Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) mencapai 2,8% (SDKI, 2007, p.75).
Dari segi budaya di Indonesia, masyarakat mengikuti budaya patriarki atau mengikuti garis keturunan ayah. Budaya patriarkhi yang melekat di masyarakat menjadikan informasi yang dibawa istri sangat rawan ditolak oleh suami. Padahal perempuan sendiri dianggap kurang mampu meneruskan informasi, Sehingga sampai saat ini penyampaian informasi tentang alat kontrasepsi dan keluarga berencana masih kurang efektif. Akhirnya, tingkat pengetahuan pria tentang alat kontrasepsi pun masih kurang. Tingginya dominasi suami dalam pengambilan keputusan perencanaan jumlah dan jarak kelahiran anak juga ikut mempengaruhi rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB.
